Updates.
OPINI - Publik masih bertanya-tanya: kenapa banteng gak kelihatan tanduknya? Kenapa banteng gak terlihat garang lagi? Jelas-jelas Jokowi dan Gibran, dua kader PDIP ini ambil posisi sebagai lawan.
Karena PDIP diam, akhirnya banyak yang berpikir bahwa Megawati main mata dengan Jokowi? Main dua kaki maksudnya? Tapi, tentu itu tidak masuk akal. Megawati tidak punya karakter main dua kaki. Mega dikenal tegas dan lugas. A-B-C-nya jelas. Karakter inilah yang membuat PDIP dua pemilu berjaya. Ditambah pemilu 2024 nanti. Lihat survei, PDIP selalu di atas dan konsisten elektabilitasnya. Jadi tiga kali pemilu, PDIP menjadi pemenang. Ini karena kepiawaian, ketegasan dan kedisiplinan yang menjadi karakter ketua umum PDIP yaitu Megawati.
|
Baca juga:
Tony Rosyid: Komunikasi Yes, Koalisi No
|
Di kasus Gibran jadi cawapres Prabowo, kenapa PDIP terkesan diam? Tidak ! Beberapa anak buah Megawati sudah mulai bicara di media. Isu yang diangkat adalah proposal Jokowi tiga periode. Atas proposal ini, Mega menolak.
Isu penolakan Megawati atas proposal tiga periode bisa mengangkat nama Megawati dan juga PDIP. Ini salah satu bentuk idealisme dan ketegasan Megawati yang ingin disampaikan ke publik. Tentu, ini tidak berarti menjadi satu-satunya faktor kenapa Jokowi membangkang dan memilih jalur untuk melawan Megawati.
|
Baca juga:
Jokowi Don't Cawe-cawe! Stop Dynasty!
|
Jokowi seorang politisi ulung. Piawai dalam membaca peta dan dinamika politik. Terlalu cerdas untuk ukuran rata-rata politisi Indonesia. Jokowi tahu kapan harus diam, kapan harus melawan. Pendaftaran pilpres adalah saat yang tepat bagi Jokowi untuk melawan Megawati.
Sebagai politisi dan kader PDIP, Jokowi sukses menjadi presiden dua periode. Tapi, Jokowi gagal untuk mengambil alih dan memimpin PDIP. Celah itu tertutup. Maka, gagasan tiga periode dapat dipahami sebagai upaya memperpanjang kesempatan untuk menunggu schedule suksesi di PDIP.
|
Baca juga:
Anies Bakal Melanjutkan IKN?
|
Bagaimanapun, Megawati sudah teramat sepuh. Ada waktunya untuk menyerahkan posisi ketua umum PDIP ke kader berikutnya. Ini proses regenerasi yang harus dijalani. Puan Maharani yang nampaknya disiapkan. Tapi, Puan tidak sekuat ibunya, Megawati.
Jika Puan yang memimpin PDIP, akan relatif mudah bagi seorang presiden yang berkuasa tiga periode mengkonsolidasikan kekuatan untuk ambil PDIP. Dari sini, tiga kali berkuasa menjadi sangat penting Apa yang tidak bisa dilakukan penguasa tiga periode terhdap partai. Termasuk PDIP. Setelah tiga periode, lebih mudah untuk memperpanjang menjadi empat atau lima periode. Dan seterusnya. Seperti membalik telapak tangan saja.
Tapi, Jokowi gagal tiga periode. Gagal pula membidik posisi ketua umum PDIP. Harus ada alternatif. Jokowi ambil kekuatan di luar PDIP. Gerindra jadi alternatif? Bisa jadi. Tapi, jika PSI di pemilu 2024 sukses masuk DPR, Jokowi juga bisa berlayar menggunakan partai yang pernah dinahkodai Giring ini.
Rencana Jokowi melalui berbagai manuver, diantaranya melawan Megawati dan PDIP dengan mudah dibaca oleh publik. Rute dan arahnya jelas: eksistensi politik masa depan. Baik untuk Jokowi, maupun keluarganya. Inilah yang publik bilang sebagai politik dinasti.
Lalu, bagaimana dengan respon PDIP? Bagaimana pula langkah PDIP menghentikan rencana Jokowi ini? Kenapa harus dihentikan? Ini pertanyaan terpentingnya.
Jika Jokowi melenggang, PDIP akan terancam. Apakah akan diambil posisi ketumnya? Karena Jokowi masih memiliki potensi untuk mengkonsolidasikan kader-kader PDIP di tingkat bawah. Atau Jokowi akan menggiring konstituen PDIP ke PSI atau Gerindra. Sampai di sini, analisis manjadi menarik.
Langkah efektif bagi PDIP untuk menghentikan Jokowi adalah tarik semua menteri. Ini akan menjadi pesan ke publik bahwa Jokowi tidak loyal ke PDIP. Jokowi akan dianggap oleh publik tidak pandai berterima kasih kepada PDIP. Dan persepsi politik dinasti akan semakin menguat. Jika isu ini yang terangkat, maka perlawanan rakyat kepada Jokowi akan semakin menguat. Efeknya, Prabowo-Gibran akan semakin sulit untuk menang.
Apakah PDIP berani kehilangan posisi di pemerintahan saat ini?
Jeddah, 27 Oktober 2023
Tony Rosyid*
Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa
Karmel 
